Tachi | 19 Juni 2020

Kominfo Kota Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman mengikuti Vidcon Sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 diruang rapat Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Jumat (19/6/2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2020 adalah peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dari Kemendagri hadir Dirjen Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta seluruh Kepala Keuangan dari provinsi dan Kab/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berjumlah 270 daerah.

Sementara, untuk dari Pemko Pariaman, Wako Pariaman mewakilkan untuk mendengarkan vidcon tersebut kepada Kepala Kesbangpol Kota Pariaman M. Rum dan Kepala Diskominfo Kota Pariaman Hendri.

Direktur Pelaksanaan dan Pertangung-jawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, dalam vidkon tersebut menjelasakan mendukung pelaksanaan pemungutan suara serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 akan diadakan perubahan atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati dan wali kota tahun 2020 yang tahapan selanjutnya dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 2020,dengan syarat seluruh tahapan pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19

“ Seluruh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak disarankan untuk berkoordinasi dengan penyelenggaraan pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu masing-masing mengenai rincian penggunaan anggaran. Dengan terbitnya Permendagri nomor  41 tahun 2020 Bisa memberikan gambaran mengenai tahapan pendanaan pilkada tahun 2020,” terang Bahri.

Vidcon juga menindak lanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Bahri juga menyebutkan, untuk pembiayaan dana pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, yang melaksanakan Pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur), 37 Kota (Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah tercatat sebanyak 101 juta DPT.

“ Sedangkan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 105.396.460 orang dengan total dana penyelenggaraan Rp. 9.9 Triliun dengan rincian untuk masing-masing pemilih dikeluarkan pembiayaan senilai Rp. 94.310/orang,” tutup Bahri mengakhiri pembicaraan dalam vidcon.(Fadli)

MC Kota Pariaman

Share Berita: