Wakil Walikota Pariaman bersalaman dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selasa (24/9/2019)

Juned | 24 September 2019

 

Kominfo Kota Pariaman --- Dalam rangka pencapaian target nasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk 100 persen untuk akses air minum dan sanitasi, dan mendorong advokasi, promosi serta kampanye pembangunan sanitasi di indonesia, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) mengggelar City Sanitation Summit (CSS) ke XIX Tahun 2019 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dari tanggal 23-25 September 2019.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Selasa (24/9/2019). Turut hadir Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Tri Dewi Virgianty, Direktur Pengembangan PLP Kementerian PUPR, Prasetyo, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Jambi, Syarif Pasha.

Pada kesempatan ini juga hadir Wakil Direktur Lingkungan Hidup United State Agency  International Development (USAID), Jason Sec, yang banyak membantu pemerintah dalam pengentasan pemukiman kumuh dan sanitasi di beberapa daerah di indonesia, dan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina selaku tuan rumah di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Bambang Brodjonegoro yang juga memberikan pemaparan tentang Kepemimpinan Daerah sebagai kunci sukses pencapaian RPJMN 2020-2024 dan SDGs Goal 6 mengatakan bahwa banyak kepala derah yang mementingkan pembangunan fisik saja, sehingga tidak memprioritaskan tentang sanitasi, air minum bersih penanganan limbah.

"Indonesia berada di peringkat ketiga, negara dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan, (BABS) setelah India, masih 10 persen penduduk indonesia yang terbiasa BABS yang artinya lebih dari 25 juta warga indonesia yang buang hajat sembarangan", ujarnya.

"Untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kita harus mulai menjadikan sanitasi dan Air minum sehat, sebagai landasan kita untuk membaiki tingkat kesejahteraan masyarakat", ucapnya lagi.

Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki akses layanan hunian layak aman dan terjangkau, termasuk pengentasan kawasan kumuh, pengelolaan sampah yang terpadu, akses air minum aman dan terjangkau, peningkatan akses sanitasi layak dan menghentikan perilaku BABS di tengah masyarakat serta pengurangan air limbah tidak diolah, ulasnya.

"Potret sanitasi dan air minum kita saat ini masih rendah, karena itu di kepemimpinan bapak Jokowi yang kedua ini, kami dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung hal ini, dan bantuan untuk daerah pun sudah banyak kami anggarkan di tiap kementerian", tutupnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin turut hadir bersama dengan Bupati dan Walikota seluruh indonesia yang tergabung didalam AKKOPSI.

AKKOPSI sendiri adalah sebuah Aliansi yang menguatkan komitmen dari Kepala Daerah yang ada di seluruh indonesia dalam rangka percepatan sanitasi permukiman di daerahnya masing-masing. Anggota AKKOPSI sendiri adalah Bupati dan Walikota yang peduli sanitasi.

"Kita di Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, sangat komit untuk melaksanakan percepatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), sehingga kita saat ini sedang berupaya untuk membuat sanitasi layak bagi warga Kota Pariaman", ujarnya.

Dengan konsep Water Front City, saat ini Kota Pariaman mulai berbenah dalam menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk itu, selain yang terpenting tentunya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam menerpakan hisup bersih dan sehat.

Pemko Pariaman bersama dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya RI, juga bersinergi dengan gerakan 100-0-100, yang artinya 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

"Dengan keterbatasan APBD Kota Pariaman, kita berupaya untuk menggaet dana pusat yang ada di Kementerian, alhamdulillah, saat ini kita mendapatkan program 1000 jamban dari Kementerian PUPR RI, serta program Water Front City yang juga mendapatkan anggaran dari pusat", tukasnya lebih lanjut.

Mantan Ketua DPRD Kota Pariaman ini juga mengatakan bahwa Pemko Pariaman selalu berupaya untuk menjaga lingkungan secara berkesinambungan, sehingga masalah sampah, kasus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Permukiman kumuh yang ada di Kota Pariaman dapat kita entaskan, sejalan dengan program pemerintah pusat yang ada di Kementerian.

"Dari pemaparan Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas RI tadi, kita sudah mulai bisa membuat program yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024, sehingga apa yang menjadi prioritas yang ada di pusat, serta alokasi anggaran yang disediakan, dapat kita sesuaikan di daerah, sehingga kita dapat sejalan dengan kebijakan pusat, yang nantinya akan berimbas kepada bantuan keuangan ke daerah", ungkapnya mengakhiri.

Di Tahun 2018 yang lalu, Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin juga menghadiri acara serupa,  CSS ke XVIII di Kota Jambi. Turut hadir bersama Wawako Pariaman ini Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman, Asrizal, Kepala Dinas Kesehatan, Syahrul dan Kasi Permukiman dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kota Pariaman, Dian Hayati. (J)

MC Kota Pariaman

Share Berita: